-oOo-

Sekar TELKOM Berikan Sharing tentang Kode Akses kepada Pers

Tanggal 5 November 2007, bertempat di retoran Roemah Nenek Jalan Taman Cibeunying Selatan-Citarum Bandung, digelar acara Forum Diskusi yang diselenggarakan oleh Sekar TELKOM dengan pers. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum DPP Sekar, Wartono Purwanto (Ipung), Sekjen DPP, Amir Fauzi, Ketua I DPP Bambang Budiono, serta beberapa Kepala Bidang dan anggota Litbang Sekar. Sekitar 30 wartawan media cetak dan elektronik dengan antusias mengikuti jalannya pertemuan.

Pada intinya, diskusi ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan tentang apa dan mengapa TELKOM menolak membuka kode akses SLJJ seperti yang sedang marak menjadi pemberitaan media saat ini. Dengan diskusi secara terbuka diharapkan tidak ada lagi kesimpangsiuran pemberitaan, baik di media maupun di masyarakat.

Juga diharapkan setelah pertemuan ini, kalangan pers dan masyarakat dapat semakin mengerti mengapa kode akses sampai saat ini tidak dibuka oleh TELKOM.

Acara dibuka dengan presentasi dari Kabid HAL DPP Sekar, Dodi M Gozali yang menjelaskan peran TELKOM sebagai pembuat jaringan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Jaringan TELKOM dibuat end to end (dari Sabang sampai Merauke) tidak seperti operator lain yang hanya membuat jaringannya di sebagian daerah saja. Jika kode akses ini dibuka, maka akan merugikan PT TELKOM, bahkan ini merupakan kerugian negara. Karena dengan dibukanya kode akses SLJJ akan memberi peluang bagi operator asing untuk menikmati jaringan milik BUMN. Dodi juga menegaskan bahwa Sekar tidak menolak kompetisi, kompetisi itu menyehatkan, tapi regulasi ini tidak fair. Tujuan awal kode akses untuk menumbuhkan teledensitas (kepadatan telepon/100 penduduk) tidak relevan lagi karena komunikasi SLJJ bisa dilakukan dengan mudah tanpa adanya kode akses.

Ibarat bisnis rumah makan, TELKOM adalah perusahaan yang membuka rumah makan, operator lain adalah orang yang ikut berjualan di rumah makan Telkom, dan pemerintah adalah Bapak RT yang mempunyai hak untuk mengatur aturan main di antara keduanya. Apabila kode akses dibuka, maka operator lain tidak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk membuka rumah makan sendiri, mereka cukup berjualan saja di rumah makan Telkom. Logikanya adalah, apabila kita tidak perlu mengeluarkan modal yang besar, tentunya harga makanan yang kita jual pun bisa sangat murah.

Dampak negatif selanjutnya dari pembukaan kode akses adalah kompetisi diantara operator menjadi tidak sehat, Sedangkan TELKOM, sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi akan memperoleh kerugian.

Jadi benar seperti yang pernah diberitakan di salah satu website bahwa Serikat Karyawan PT Telkom menilai BRTI telah bertindak di luar kewenangan. Dalam kasus kode akses SLJJ, Telkom dipaksa untuk menghabiskan biaya dan energi yang begitu besar hanya untuk memuluskan operator lain merebut basis pelanggan yang dibangun dan dipelihara Telkom selama puluhan tahun.

Pembicara terakhir dalam diskusi ini adalah Ketua Umum DPP Sekar TELKOM Wartono Purwanto (Ipung) yang mempresentasikan “Komitmen Operator Berlisensi”. Ipung mengatakan bahwa seharusnya setiap operator di Indonesia tidak hanya berpikir untuk memperoleh keuntungan saja tetapi juga ikut membangun infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

“Dari sudut pandang bisnis, tidak mungkin TELKOM akan melakukan investasi untuk mendapatkan return yang negatif atau merugi”, kata Ipung. Di akhir presentasinya, Ipung menghimbau kepada insan pers yang hadir dan kepada masyarakat, jangan sampai sumber daya di Indonesia dimanfaatkan oleh orang asing untuk keuntungan semata.***(divcomm-3)